BPBD KOTA CILEGON MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI NASIONAL (RAKORNAS) PENANGGULANGAN BENCANA (PB) 2024

Foto: Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon dalam pelaksanaan RAKORNAS PB 2024 pada Selasa-Rabu (23-24/4/24).

 

CILEGON - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Penanggulangan Bencana (PB) Tahun 2024 yang diselenggarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dihadiri lebih dari 2.000 peserta dengan mengangkat tema “Pengembangan Teknologi dan Inovasi dalam Penanggulangan Bencana”. Kegiatan RAKORNAS tahun ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI, yaitu Bapak Ma’ruf Amin di Pullman Hotel Bandung, Jawa Barat pada Selasa dan Rabu (23-24/4/2024).

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI, Bapak Ma’ruf Amin mengapresiasi penyelenggaraan RAKORNAS PB 2024 sebagai upaya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi penanggulangan bencana di Indonesia. "Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BNPB dan BPBD, serta semua instansi terkait, atas dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran dalam menanggulangi, sekaligus mengurangi segala bentuk risiko bencana di tanah air". Ujar Wapres RI

Wapres RI juga menyoroti kejadian bencana yang terjadi di tahun 2023, dimana didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah, serta masih terdapat banyak daerah lainya yang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi dampak dan risiko bencana yang semakin komplek, Wapres RI menyampaikan butir-butir arahan kepada peserta RAKORNAS PB 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkannya industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan;
2. Perlu dilakukan pemetaan risiko bencana secara tepat dan valid, kemudian hasil dari pemetaan tersebut diintegrasikan ke dalam perencanaan dan implementasi terkait penataan ruang, lingkungan hidup, dan SDA;
3. Memperkuat pelayanan kebencanaan melalui penguatan kelembagaan BPBD, baik dalam hal kewenangan, kompetensi SDM, logistik, dan peralatan;
4. Perlu adanya penerapan kebijakan dan upaya pemulihan pasca bencana, serta adanya pembagian peran antara pusat dan daerah secara proporsional dalam rangka membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat, serta mengurangi risiko bencana di masa yang akan datang;
5. Melakukan perencanaan dan menyusun pembiayaan kegiatan PB secara integratif dan tidak tumpang tindih.

 

Adapun berikut ini adalah butir-butir penting yang menjadi hasil rumusan dari pelaksanaan RAKORNAS tahun 2024:

1. Memperkuat kerjasama para pihak dalam pengembangan teknologi dan inovasi di bidang kebencanaan dengan memperhatikan karakteristik risiko bencana, kearifan lokal, dan ketersediaan sumber daya dalam rangka mendorong industrialisasi teknologi di bidang kebencanaan;
2. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana melalui inisiatif kolaborasi dan kemitraan berdasarkan Rencana Aksi Pemenuhan SPM, serta mendorong BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja sama dengan BAPPEDA untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran PB di daerah agar selaras dengan perencanaan di pusat (BNPB);
3. Melakukan upaya penguatan kapasitas personil, sumber daya dan kelembagaan PB melalui transformasi tata kelola, peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, serta pembangunan sarana prasarana, secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut;
4. Memperkuat tata kelola kedaruratan dan logistik, serta meningkatkan sistem kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dalam suatu sistem berbasis teknologi informasi;
5. Mempercepat implementasi berbagai inisiatif strategi pembiayaan alternatif (termasuk Pooling Fund Bencana) untuk pra, darurat, dan pasca bencana dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan risiko bencana di daerah, serta memperhatikan tata kelola anggaran kebencanaan yang akuntabel;
6. Mendorong implementasi Satu Data Bencana Indonesia (SDBI) sebagai Big Data dalam penyelenggaraan PB dan memonitoring evaluasi sistem nasional PB secara komprehensif dan terukur, selaras dengan komitmen percepatan digitalisasi layanan pemerintah;
7. Membangun komitmen BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi pengaduan masyarakat terkait isu-isu di bidang penanggulangan bencana berbasis elektronik, untuk mewujudkan akuntabilitas PB dan meningkatkan kepercayaan masyarakat;
8. Mendorong terbentuknya mekanisme respon kedaruratan di tingkat daerah melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multisektor di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. (berdasarkan Surat Mendagri 350/1809/BAK tanggal 4 April 2022);
9. Mendorong Pemerintah Daerah membentuk tim Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA), menyusun R3P dengan melibatkan multi helix, memasukkan bidang RR dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), melakukan pemulihan baik yang bersifat konstruksi maupun non-konstruksi yang efektif dan efisien, serta mendorong kembali keberadaan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi di BPBD melalui K/L terkait.

Tanggal Berita: 25-04-2024